MSME Tax: The Often-Overlooked Key to Sustainable Business Growth

November 2025

For many micro, small, and medium enterprises (MSMEs), running a business is already a challenge. Between managing production, marketing, and operations, tax obligations are often overlooked. Yet, behind every growing business lies an important foundation: compliance.

Since 2018, the Indonesian government has implemented a simplified tax scheme: a final income tax rate of 0.5% for MSMEs with an annual turnover of up to IDR 4.8 billion. Even better, businesses with an annual revenue below IDR 500 million are entirely exempt from income tax—though they’re still required to file annual tax returns.

Still, many MSME owners misunderstand how the tax system applies to them. Some assume they don’t need to pay taxes simply because they don’t have a Tax Identification Number (NPWP). Others continue applying the 0.5% rate even after their eligibility has expired, unaware that they’re now subject to regular progressive income tax rates under Indonesia’s Income Tax Law.

So, How Can MSMEs Stay Compliant While Remaining Cost-Effective?

1. Understand Your Eligibility and Time Limits

The 0.5% final tax rate isn’t permanent. Under Government Regulation No. 23/2018 (later updated by PP No. 55/2022), this simplified scheme is only available for a limited time, based on the business’s legal form:

• Individuals (sole proprietorships): maximum of 7 years
• Partnerships (CVs or firms): maximum of 4 years
• Corporations (PT or LLC): maximum of 3 years

The countdown starts from the first fiscal year in which the business becomes a taxpayer under this scheme. After this period ends, MSMEs are required to switch to the normal income tax scheme, with a progressive rate for individuals based on the Gross Income Tax Standard and a Corporate Income Tax rate for CVs/Firms and PTs based on net profit.

That’s why it’s important to regularly evaluate your tax status. Continuing to apply the 0.5% rate beyond your eligibility period can result in penalties or underpayment assessments.

2. Separate Personal and Business Finances

Another common mistake among small business owners is mixing personal and business funds. This makes financial tracking difficult and complicates tax reporting. Opening a dedicated bank account, tracking business expenses clearly, and maintaining basic financial records can significantly improve tax accuracy and reduce audit risk.

3. Stay Alert to Regulatory Changes

Running MSMEs means adapting not just to market shifts, but also to ever-changing regulations. One recent example is the new Ministerial Regulation No. 37/2025, which requires major e-commerce platforms like Tokopedia, Shopee, and Lazada to withhold 0.5% Article 22 Income Tax directly from seller transactions.

This policy shift signals something bigger: tax regulations will continue to evolve. MSMEs that stay informed and agile will be better positioned to comply efficiently and avoid costly mistakes.

4. Don’t Hesitate to Seek Professional Support

Managing taxes doesn’t mean you have to do everything yourself. Tax consultants, accountants, and even digital account platforms are now more accessible to small businesses. Investing in professional help can reduce errors, ensure compliance, and save time—allowing you to focus on what you do best: growing your business.

This is where Moores Rowland Indonesia comes in. As a trusted partner for MSMEs, we provide tailored tax consulting, financial audits, and compliance services to help businesses navigate tax obligations with confidence. Our goal is not just to ensure you stay compliant, but to empower your business with the knowledge and structure to scale sustainably.

Tax filing doesn’t have to be a burden. When managed strategically, it becomes a tool for credibility, funding access, and long-term growth. Ready to take the next step? Reach out to the Moores Rowland Team for a free consultation.

---

Pajak UMKM: Aspek yang Sering Terabaikan dalam Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

Bagi banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjalankan bisnis sudah menjadi tantangan tersendiri. Dengan fokus yang kerap kali terbagi antara mengelola produksi, pemasaran, hingga operasional, kewajiban pajak pun sering kali terabaikan. Padahal, di balik setiap bisnis yang tengah berkembang, ada satu fondasi penting yang menjadi penopang keberlanjutan usaha, yakni: kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.  

Sejak 2018, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema pajak yang lebih sederhana: Tarik pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi UMKM dengan omzet tahunan hingga Rp4,8 miliar. Lebih menariknya lagi, bisnis dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta dibebaskan sepenuhnya dari pajak penghasilan, meskipun tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan.

Meski begitu, banyak pemilik UMKM masih keliru memahami bagaimana sistem pajak berlaku bagi mereka. Ada yang beranggapan tidak perlu membayar pajak hanya karena belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ada pula yang tetap menggunakan tarif 0,5% meskipun masa berlakunya telah berakhir, tanpa menyadari bahwa mereka kini seharusnya dikenakan tarif pajak penghasilan progresif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.

Jadi, Bagaimana UMKM Tetap Patuh Sambil Mengelola Biaya Secara Efisien?

1. Pahami Batasan dan Masa Berlaku

Tarif pajak final 0,5% bukanlah fasilitas permanen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 (yang kemudian diperbarui melalui PP No. 55/2022), skema sederhana ini hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada bentuk usaha yang terbagi menjadi:

• Perseorangan: maksimal 7 tahun
• Badan usaha (CV atau firma): maksimal 4 tahun
• Perseorangan Terbatas (PT): maksimal 3 tahun

Perhitungan masa berlaku ini dimulai sejak tahun pajak pertama di mana bisnis tersebut menjadi wajib pajak di bawah skema ini. Setelah periode yang ditentukan berakhir, UMKM wajib beralih ke skema pajak penghasilan normal, dengan tarif progresif untuk Perseorangan berdasarkan Norma Penghasilan Bruto dan dengan tarif PPh Badan untuk CV/Firma dan PT berdasarkan laba bersih.

Oleh sebab itu, penting untuk secara rutin mengevaluasi status perpajakan Anda. Tetap menggunakan tariff 0,5% setelah masa berlaku berakhir dapat menimbulkan sanksi atau kekurangan bayar pajak.

2. Pisahkan Keuangan Pribadi dan Bisnis

Kesalahan umum lainnya yang sering terjadi pada pemilik UMKM adalah mencapur keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Praktk ini membuat pencatatan keuangan menjadi tidak akurat dan mempersulit pelaporan pajak. Membuka rekening bank khusus, mencatat pengeluaran bisnis secara rapi, serta menjaga catatan keuangan yang sederhana namun teratur dapat meningkatkan akurasi pajak sekaligus mengurangi risiko audit.

3. Waspada Terhadap Perubahan Regulasi

Mengelola UMKM berarti harus beradaptasi tidak hanya pada perubahan pasar, tapi juga dengan regulasi yang terus berubah. Salah satu contohnya adalah saat dirilisnya Peraturan Menteri No. 37/2025, yang mewajibkan platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada memotong Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% langsung dari transaksi penjual.

Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa regulasi perpajakan di Indonesia akan terus berkembang. UMKM yang terinformasi dan cepat beradaptasi akan lebih siap mematuhi aturan sekaligus terhindar dari kesalahan yang merugikan.

4. Jangan Ragu untuk Mencari Bantuan Profesional

Mengelola pajak bukan berarti semua harus dilakukan seorang diri. Konsultan pajak, akuntan, hingga platform akuntansi digital kini semakin mudah diakses oleh para pelaku usaha kecil. Berinvestasi pada bantuan profesional dapat meminimalkan risiko kesalahan, memastikan semua aturan terpenuhi, dan menghemat waktu yang memberikan ruang bagi Anda untuk fokus mengembangkan bisnis.

Di sinilah Moores Rowland Indonesia hadir. Sebagai mitra terpercaya bagi UMKM, kami menyediakan layanan konsultasi pajak, audit laporan keuangan, serta layanan kepatuhan pajak dan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Tujuan kami bukan hanya memastikan kepatuhan Anda, tetapi juga membekali bisnis dengan pengetahuan dan struktur yang kuat untuk bertumbuh secara berkelanjutan.

Pajak tak harus menjadi beban. Dengan pengelolaan yang tepat, pajak justru bisa menjadi alat untuk meningkatkan kredibilitas, membuka akses pendanaan, dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Siap mengambil langkah berikutnya? Hubungi Moores Rowland Indonesia untuk konsultasi gratis.