New Tax Treaty Rules: Understanding PMK 112/2025 and Its Impact on Business

February 2026

The Indonesian government issued PMK No. 112/2025, effective on 30 December 2025, in accordance with PP No. 55 of 2022 and replaces the previous framework under PER-25/PJ/2018.

PMK 112/2025 introduces changes to the procedures for applying tax treaty benefits, including revisions to the DGT Form, a different approach to assessing beneficial ownership, and adjustments to related administrative processes. These changes are particularly relevant for Indonesian companies that act as withholding agents in cross-border transactions.

Below is an overview of the key changes introduced under PMK 112/2025.

CHANGES IN THE DGT FORM

The document used to claim tax treaty benefits, previously known as the Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Withholding Tax, is now referred to as the DGT Form. PMK 112/2025 revises both the structure and content of this form.

* The use of the term Country/Jurisdiction reflects the fact that Indonesia’s tax treaty partners may include jurisdictions that are not fully sovereign states but have their own tax systems.

ADMINISTRATIVE CHANGES OUTSIDE THE DGT FORM

In addition to changes to the DGT Form, PMK 112/2025 also updates administrative provisions related to the Certificate of Domicile (SKD) in the context of tax treaty implementation.

*SKD WPDN serves as proof of domicile for domestic taxpayers. Where a treaty partner requires additional or specific forms, such documents are submitted together with the SKD WPDN.

IMPACT OF PMK 112/2025 ON INDONESIAN COMPANIES

• Tax treaty application is no longer purely administrative
  Treaty benefits must reflect the substance of the transaction and the underlying business arrangement.
• Greater responsibility for withholding agents
  Companies must ensure that the DGT Form and related documents are valid and applicable at the time withholding tax is imposed.
• Higher risk of adjustments in case of inconsistencies
  Any mismatch between documentation, transaction substance, and document validity may result in the denial of treaty benefits during a tax audit.

PMK 112/2025 marks a shift in Indonesia’s approach to tax treaty implementation, moving from a largely administrative focus to a greater emphasis on substance and transaction reasonableness. Companies should review their internal policies, documentation, and cross-border transaction processes to align with the updated requirements.

NEED ASSISTANCE IN NAVIGATING THE NEW TAX TREATY RULES UNDER PMK 112/2025?
Moores Rowland Indonesia provides tax services covering tax treaty reviews, withholding tax risk analysis, and cross-border tax compliance to help companies manage risks and ensure accurate tax treatment.

----------

ATURAN BARU TAX TREATY: MEMAHAMI PMK 112/2025 DAN DAMPAKNYA BAGI PERUSAHAAN

Pemerintah menetapkan ketentuan baru terkait pelaksanaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) melalui PMK 112/2025 yang berlaku sejak 30 Desember 2025. Aturan ini merupakan turunan dari PP Nomor 55 Tahun 2022 dan menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PER-25/PJ/2018.

PMK 112/2025 memperbarui tata cara pemanfaatan tax treaty, termasuk penyesuaian format Formulir DGT, pendekatan penilaian atas beneficial owner, serta mekanisme administratif pendukung lainnya. Perubahan ini berdampak langsung pada perusahaan Indonesia yang berperan sebagai pemotong pajak dalam transaksi lintas negara.

Berikut ringkasan perubahan utama yang diperkenalkan melalui PMK 112/2025.

PERUBAHAN DALAM FORM DGT

Dokumen pengajuan manfaat P3B yang sebelumnya dikenal sebagai Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Withholding Tax kini disebut sebagai Form DGT, dengan sejumlah penyesuaian format dan struktur sebagaimana diatur dalam PMK 112/2025.

* Penggunaan istilah Country/Jurisdiction mencerminkan realitas bahwa mitra P3B Indonesia tidak selalu berbentuk negara berdaulat penuh, tetapi dapat berupa yurisdiksi dengan rezim pajak tersendiri.

PERUBAHAN ADMINISTRATIF DI LUAR FORMULIR DGT

Selain Form DGT, PMK 112/2025 juga memperbarui ketentuan administratif pendukung P3B, khususnya terkait Surat Keterangan Domisili (SKD).

*SKD WPDN berfungsi sebagai dokumen domisili umum WPDN. Apabila negara atau yurisdiksi mitra P3B mensyaratkan formulir tambahan, dokumen tersebut digunakan bersama SKD WPDN sebagai kelengkapan administratif.

DAMPAK PENERAPAN PMK 112/2025 TERHADAP PERUSAHAAN INDONESIA

• Penerapan P3B tidak lagi bersifat administratif semata
  Klaim manfaat tax treaty kini harus mencerminkan substansi transaksi dan struktur bisnis yang sebenarnya, bukan hanya kelengkapan dokumen.
• Tanggung jawab perusahaan sebagai pemotong pajak semakin besar
  Perusahaan perlu memastikan Form DGT dan dokumen pendukung telah sah, relevan, dan berlaku pada saat pemotongan pajak dilakukan.
• Risiko koreksi dan sengketa pajak meningkat jika terdapat ketidaksesuaian
  Perbedaan antara dokumen, substansi transaksi, dan waktu pengesahan dapat berujung pada penolakan tarif P3B saat pemeriksaan.

Perubahan yang diperkenalkan melalui PMK 112/2025 menegaskan arah baru penerapan P3B di Indonesia: bergeser dari pendekatan administratif menuju penilaian berbasis substansi dan kewajaran transaksi. Untuk itu, perusahaan perlu meninjau kembali kebijakan internal, dokumentasi, serta proses evaluasi transaksi lintas negara agar penerapan tax treaty tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku.

BUTUH PENDAMPINGAN DALAM MENAVIGASI PERUBAHAN P3B DAN PENERAPAN TAX TREATY?
Moores Rowland Indonesia menyediakan layanan pajak yang mencakup peninjauan penerapan P3B, analisis risiko pemotongan pajak, serta kepatuhan pajak lintas negara untuk membantu perusahaan mengelola risiko dan memastikan penerapan pajak yang lebih tepat dan konsisten.