Compliance Challenges for Foreign Companies in Indonesia: A Practical Guide for Investors

May 2026

Indonesia continues to attract foreign investment across a wide range of industries. Many international businesses establish operations through a Foreign Investment Company or also known as Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA), which allows foreign investors to conduct open businesses in Indonesia.

However, operating a business in Indonesia requires investors to navigate a regulatory environment that may differ significantly from their home country. Foreign companies often encounter compliance challenges due to Indonesia’s evolving regulatory framework across multiple areas.

Understanding these obligations early can help companies manage regulatory risks and maintain smooth business operations.

CORPORATE AND LICENSING COMPLIANCE

PT PMAs, or foreign-owned companies must maintain valid corporate registrations and business licenses to operate legally in Indonesia. Corporate governance for limited liability companies in general is primarily regulated under Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company which has been amended by Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation Law (the “Company Law”) , which applies to all limited liability company in Indonesia, including PT PMAs.

Companies are also required to ensure that their business licenses remain aligned with their actual business activities.

Changes in shareholders, directors, or business pursuits must be properly recorded and reported to the relevant authorities to maintain compliance. In addition, periodic reports must be submitted to the relevant authorities, depending on the nature and scale of the business activities.

TAX COMPLIANCE AND REPORTING OBLIGATIONS

Companies operating in Indonesia must fulfill various tax obligations, including corporate income tax reporting and periodic tax filings. These obligations are governed under Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021, which forms the current framework of Indonesia’s tax system.

Businesses are required to maintain proper financial documentation to support tax reporting. Inconsistent records or incomplete documentation may increase the risk of tax disputes or administrative sanctions.

For foreign companies unfamiliar with the Indonesian tax system, understanding reporting timelines and documentation requirements is essential.

EMPLOYMENT AND LABOR REGULATIONS

Companies employing staff in Indonesia must comply with local labor regulations governing employment relationships. The primary framework is regulated under Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which has been amended by Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation Law.

These regulations cover employment matters, including provisions regarding the rights and obligations of employers, employee entitlements, and all other aspects relating to manpower and employment relationships.

Employers are also required to enroll employees in mandatory government social security programs such as Employment Social Security (BPJS Ketenagakerjaan) and Health Social Security (BPJS Kesehatan).

For foreign-owned companies, aligning internal human resource practices with local labor requirements is an important part of maintaining compliance.

FINANCIAL REPORTING AND AUDIT REQUIREMENTS

Companies operating in Indonesia are required to maintain proper financial records and prepare financial statements in accordance with applicable accounting standards.

In certain circumstances, the financial statements of a company must be audited by an independent public accountant, particularly where required under company law or other applicable regulations depending on the nature and scale of the business.

For foreign-owned companies, financial reporting may also need to align with the reporting requirements of overseas headquarters or shareholders.

MANAGING COMPLIANCE IN INDONESIA

Successfully doing business in Indonesia requires more than market entry, it requires ongoing management of regulatory requirements in Indonesia across multiple areas. For foreign companies in Indonesia, maintaining strong compliance in Indonesia is key to reducing risk and ensuring long-term operational stability.

Moores Rowland Indonesia supports foreign companies operating in Indonesia with integrated audit, accounting, tax, and advisory services. Our teams help businesses navigate complex regulatory environments and maintain full compliance with Indonesian requirements.

---

Tantangan Kepatuhan bagi Perusahaan Asing di Indonesia: Panduan Praktis bagi Investor

Indonesia terus menarik minat investasi asing di berbagai sektor industri. Salah satu bentuk investasi asing yang paling banyak dilakukan adalah dalam bentuk perseroan terbatas berupa Penanaman Modal Asing (PT PMA). PT PMA memungkinkan investor asing untuk menjalankan kegiatan bisnis secara langsung di Indonesia.

Namun menjalankan bisnis di Indonesia menuntut investor asing   untuk dapat menyelaraskan dengan regulasi yang bisa berbeda dari negara asalnya. Dalam praktiknya, investor asing sering menghadapi berbagai tantangan kepatuhan seiring dengan dinamika regulasi di berbagai bidang.

Memahami kewajiban ini sejak awal menjadi langkah penting untuk mengelola risiko dan menjaga kelancaran operasional bisnis kedepannya.

KEPATUHAN KORPORASI DAN PERIZINAN

PT PMA, atau perusahaan dengan kepemilikan asing, harus mnjanga keabsahan pendaftaran korporasi dan izin usaha untuk dapat beroperasi secara legal di Indonesia. Tata kelola perusahaan untuk perseroan terbatas pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terlah diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Perseroan), yang berlaku bagi seluruh perseroan terbatas di Indonesia, termasuk PT PMA.

Dalam praktiknya, perusahaan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa izin usaha tetap selaras dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Perubahan pada pemegang saham, direksi, atau kegiatan usaha harus dicatat dan dilaporkan kepada otoritas terkait untuk menjaga kepatuhan. Selain itu, laporan berkala juga harus disampaikan kepada otoritas terkait, tergantung pada jenis dan skala kegiatan usaha.

KEPATUHAN PAJAK DAN KEWAJIBAN PELAPORAN

Perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib memenuhi berbagai kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan pajak penghasilan badan dan pelaporan pajak berkala. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021, yang menjadi kerangka sistem perpajakan Indonesia saat ini.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga dokumentasi keuangan yang memadai guna mendukung pelaporan pajak. Ketidakkonsistenan catatan atau dokumentasi yang tidak lengkap dapat meningkatkan risiko sengketa pajak atau sanksi administratif.

Bagi perusahaan asing yang belum familiar dengan sistem perpajakan Indonesia, memahami jadwal pelaporan dan persyaratan dokumentasi menjadi hal yang penting.

REGULASI KETENAGAKERJAAN

Perusahaan yang mempekerjakan karyawan di Indonesia wajib mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja. Kerangka utamanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk hak dan kewajiban perusahaan sebagai pemberi kerja, hak karyawan, serta aspek lain yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Terkait program wajib, pemberi kerja juga diwajibkan untuk mendaftarkan karyawan dalam program jaminan sosial, yang terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Bagi perusahaan dengan kepemilikan asing, menyelaraskan praktik sumber daya manusia internal dengan ketentuan ketenagakerjaan lokal merupakan bagian penting dalam menjaga kepatuhan.

PELAPORAN KEUANGAN DAN KEWAJIBAN AUDIT

Perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib menyelenggarakan pencatatan keuangan yang memadai dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam kondisi tertentu, laporan keuangan perusahaan wajib diaudit oleh akuntan publik independen, terutama jika diwajibkan berdasarkan UU Perseroan atau peraturan lain yang berlaku, tergantung pada sifat dan skala usaha.

Bagi perusahaan asing, pelaporan keuangan juga mungkin perlu diselaraskan dengan persyaratan pelaporan dari kantor pusat atau pemegang saham di luar negeri.

MENGELOLA KEPATUHAN DI INDONESIA

Keberhasilan menjalankan bisnis di Indonesia tidak hanya bergantung pada tahap masuk pasar, tetapi juga pada pengelolaan berkelanjutan terhadap berbagai persyaratan regulasi di berbagai bidang. Bagi perusahaan asing di Indonesia, menjaga kepatuhan yang kuat merupakan kunci untuk mengurangi risiko dan memastikan stabilitas operasional jangka panjang.

Moores Rowland Indonesia mendukung perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia melalui layanan terintegrasi di bidang audit, akuntansi, perpajakan, dan advisory. Tim kami membantu bisnis menavigasi kompleksitas regulasi dan menjaga kepatuhan penuh terhadap ketentuan yang berlaku di Indonesia.